KPU Pamekasan Jelaskan Pengelolaan Media di Pilkada 2018

KPU PAMEKASAN – Pengelolaan media terkait sosialisasi dan kerja sama dalam pemberitaan pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan oleh pihak ketiga, yakni perusahaan periklanan bukan oleh institusi penyelenggara pemilu.

Pada pilkada serentak 2018 ini, KPU Pamekasan sudah tidak mengurus iklan terkait pilkada, akan tetapi langsung oleh pihak ketiga. “KPU hanya terima jadi, laporan terkait pemberitaan pemilu, baik iklan yang berupa naskah teks, foto ataupun iklan yang berupa banner,” ujar Komisioner KPU Pamekasan Moh Samsul Muarif.

Dengan demikian, maka segala hal yang berkaitan dengan iklan atau pemberitaan pilkada sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

KPU Pamekasan mengemukakan hal ini, menanggapi pemberitaan sebuah media daring pada 31 Mei 2018. Pada berita berjudul “Marak Isu Dugaan Terjadi Mark Up Dana Penyelenggaraan Pilkada 2018, KPU Pamekasan Bungkam” yang ditulis oleh Nanang dengan kode (Nang/Ifa) di situs kanalindonesia.com menuding KPU telah banyak melakukan manipulasi penyelenggaraan pilkada yang angkanya seperti ditulis di media itu mencapai miliaran rupiah. [Baca Juga: KPU Mengacu Pada Ketentuan Dewan Pers terkait Media dan Wartawan]

Berita yang ditulis Nanang tanpa adanya konfirmasi sebagai penyeimbang dari pihak yang dituduh dalam berita itu mendasarkan pada informasi yang dalam berita itu diklaim dari crew media cetak dan online dengan menyebutkan rata-rata kontrak kerja sama dengan mereka tidak sampai mencapai Rp15 juta.

Namun, pada berita ini tidak menjelaskan, berapa jumlah total media yang diajak kerja sama. Lalu, pada berita tersebut Nanang mencari pembenaran dengan mengutip komentar LSM sebagai kutipan langsung yang menyebutkan bahwa itu atas penjelasan karyawan salah satu media. [Baca Juga: Ketentuan Liputan Debat Kandidat Cabup/Cawabup Pamekasan 7 Mei 2018]

Hingga akhir berita, media yang mencantumkan alamat di Jetis, Ponorogo, Jawa Timur 63473, Indonesia ini tidak memuat konfirmasi dari pihak yang dituding, yakni KPU Pamekasan, bahkan hingga dua hari berita tersebut disiarkan.

Pada lead berita, media ini menekankan pada kalimat “terkesan bungkam untuk memberikan keterangan resmi kepada awak media massa dan sejumlah anggota LSM”. Lead yang merupakan persepsi dan justifikasi wartawan dengan memuat gambar orang berjalan berbaju putih menuju kantor KPU di Jalan Brawijaya menyebut angka miliaran, tapi di tubuh berita hanya Rp400 juta.

Selain kanalindonesia.com, media lain mamberitakan tema serupa adalah madurapost., yakni media berhosting blogger dengan pewarta tertulis bernama Mastuki, publiser Faisol dan editor Mu’izul K.

Berbeda dengan berita yang diposting kanalindonesia.com, berita yang diposting media yang tidak mencantumkan alamat kantor media yang jelas ini, hingga Minggu (3/6/2018) pukul 04.35 WIB juga tanpa konfirmasi dengan dalih Sekretaris KPU Pamekasan tidak aktif nomor telepon selulernya.

Berdasarkan hasil pengecekan KPU Pamekasan kanalindonesia.com ataupun madurapost., tidak terdaftar situs Dewan Pers. Namun demikian, komisioner KPU Pamekasan Moh Samsul Muarif menjelaskan, pihaknya perlu memberikan perjelasan mengenai pengelolaan media pada pilkada, yakni oleh pihak ketiga, bukan oleh KPU. (KPU PAMEKASAN)