KOORDINASI SHARING ANGGARA PILGUB 2018, KPU PAMEKASAN TEMUI BUPATI

Pamekasan. Kpud-pamekasankab.go.id Tindak lanjut hasil rapat koordinasi dengan KPU Provinsi hari senin tanggal 25 Juli 206 kemarin, KPU Pamekasan menemui Bupati Pamekasan “Drs. H. Achmad Syafii, M.Si” di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Mengingat surat Gubenur Nomor 100/10778/001/2016 tertanggal 13 Juli 2016 terkai dengan sharing anggaran Pilgub Tahun 2018. Pemilihan Umum Kepala daerah Serentak pada tahun 2018 nanti, Kabupaten Pamekasan akan melaksanakan 2 (dua) Pemilihan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti juga 18 Kabupaten /Kota Sejawa Timur.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut Anggota komisioner KPU Pamekasan (Abd Said, Moh Subhan, Khairil Anwar dan Samsul Muarif ) ditemui langsung Achmad Syafii bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan “Dr. Alwi, M.Hum” kemarin tanggal 26 Juli 2016 pukul 13:00 WIB menuai hasil yang memuaskan. Pemerintah Pamekasan menanggapi baik atas surat Pemerintah Provinsi dan akan berbalas surat tersebut sebelum tanggal 30 Juli 2016. /riez

dari kiri " Kairil Anwar, Abd Said, Dr. Alwi, Samsul Muarif, Moh. Subhan"

dari kiri ” Kairil Anwar, Abd Said, Dr. Alwi, Samsul Muarif, Moh. Subhan”

RAKOOR PEMBAHASAN RAB PILKADA 2018 EXSKLUSIF DENGAN KPU JATIM

Surabaya.kpud-pamekasankab.go.id. 26/07/16 merujuk undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 11/UND/VII/2016 pertanggal 22 Juli 2016 untuk membahas bersama RAB PILKADA 2018. KPU Kabupaten Pamekasan menghadiri rapat tersebut, Kemarin Tanggal 25 Juli 2016 di ruang pertemuaan KPU Provinsi Jawa Timur. Rapat yang dimulai pukul 11:00 WIB ini yang dihadiri Seluruh Komisioner KPU Pamemekasan bersama Sekretaris KPU Pamekasan Rachman tamrin. Dalam rapat Tertutup ini KPU Provinsi Jawa Timur meminta agar KPU Pamekasan selalu intens berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Tahun 2018.WhatsApp-Image-20160726(1)

KPU Provinsi Jawa Timur yang di hadiri Ketua dan Seluruh Komisioner serta Sekretaris KPU HM. E. Kawima menghimbau kepada KPU Pamekasan untuk segera menyelesaikan seluruh proses RAB Pilkada 2018 tepat pada waktunya. Seperti telah diberitakan pada tanggal 20 Juli 2016 kemarin bahwanya KPU Pamekasan Telah Menyelesaikan Pembahasan RAB Pilkada 2018 secara detail. Akan tetapi ada 2 point yang belum mendapat kejelasan secara pasti yakni tes kesehatan dan Debat kandidat.hal ini berkaitan dengan Rumah Sakit memenuhi Standar untuk melakukan tes kesehatan untuk para kandidat Pilkada.

“Pembahasan RAB Pilkada 2018 tidak berhenti sampai sampai disini,Kita extra hati-hati dalam penyusunannya,ini masih berlanjut sampai final menjelang pratahapan Pilkada 2018 dan akan dikaji ulang bersama sebelum di ajukan pada pemerintah daerah” imbuh komisiner KPU Pamekasan Divisi Keuangan dan Logistik Samsul Muarif./riez

Respon Positif Dari Disdik Pamekasan

gb2

Pamekasan. kpud-pamekasan.go.id. Respon Baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pemekasan atas kerja sama yang diajukan KPU Pamekasan yang akan mengadakan kegiatan sosialisasi pada pemilih pemula untuk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 mendatang. KPU Pamekasan yang merencanaka kegiatan kepada setiap sekolah tingkat SLTA baik negeri maupun suasasta.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasn Melayangkan Surat Rekomendasi Nomor 900/3736/432.302/2016 untuk dapat memberikan materi sosialisasi kepada pemilih pemula di SLTA diseluruh Kabupaten Pamekasan dengan mensiasati kegiatan upacara bendera setiap hari senin di sekolah sekolah tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar disekolah dan dapat mencakup seluruh siswa/ siswi disekolah tersebut.

Dari data Disdik Pamekasan Sekolah tingkat SLTA yang berada di Pamekasan berjumlah 9 SMA negeri, 7 SMK negeri, 51 SMA swasta dan 56 SMK swasta yang menyebar keseluruk Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat mengoptimalkan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018. diharapkan juga para siswa/siswi tersebut dapat mengetuk tularkan kepada orangtua kerabat saudara-saudaranya./riez

Menolak Debat Publik, Peserta Pilkada Bisa Kena Sanksi

3d252ed6ffeb5cd45441a3f88843d320
Palembang, kpu.go.id – Banyak hal baru yang tertuang dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satunya tentang pelaksanaan debat publik pasangan calon peserta pilkada. Seluruh pasangan calon peserta pilkada harus mengikuti pelaksanaan debat publik, apabila pasangan calon tersebut menolak ikut serta dalam debat publik, maka yang bersangkutan bisa kena sanksi berupa pengurangan jatah kampanye.
 
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Arief Budiman saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu KPU, Bawaslu, dan DKPP menyongsong pilkada serentak tahun 2017, Rabu (20/7) di Sumatera Selatan.
 
“Sanksi tersebut bisa berupa tidak bisa ikut serta pada debat publik berikutnya, atau iklan kampanyenya tidak akan ditayangkan di media elektronik. Untuk itu, proses lelang pengadaan iklan kampanye ini nantinya juga harus memperhatikan klausul sanksi ini,” ujar Arief di hadapan peserta bimtek dari KPU dan Bawaslu.
 
Arief juga menjelaskan pada pilkada 2017 nanti akan ada tiga jenis kotak suara (kotak untuk formulir C1, data pemilih, dan formulir DAA/red. ) di setiap kecamatan untuk pengelompokan dokumen. Kemudian untuk keamanan surat suara dan formulir, KPU akan menggunakan microtext dan tanda khusus hologram. KPU juga sudah menyediakan Sistem Informasi Logistik (SILOG), sistem ini tidak hanya untuk penyelenggara pilkada, tetapi juga bisa diakses oleh peserta pilkada.
 
Mengenai dana kampanye dalam rancangan peraturan KPU, Kepala Biro Hukum KPU RI Nur Syarifah menjelaskan bahwa setiap partai politik (parpol) dapat menyumbang maksimal 750 juta kepada pasangan calon. Apabila dukungan dari gabungan parpol, maka masing-masing parpol juga maksimal menyumbang 750 juta. Kemudian untuk sumbangan pihak ketiga maksimal 75 juta dan untuk badan usaha maksimal 750 juta.
 
“Sumbangan dana kampanye ini bersifat kumulatif selama kampanye. Selain uang, bentuknya bisa berupa barang maupun jasa, dan harus dilaporkan dalam dana kampanye. Rekening khusus dana kampanye ini harus diserahkan pada laporan awal dana kampanye yaitu satu hari sebelum kampanye dimulai. Apabila dana kampanye dari calon perseorangan, maka rekening dibuka atas nama pasangan calon. Apabila diusung oleh parpol atau gabungan parpol, maka dapat menggunakan rekening bersama,” tutur Nur Syarifah.
 
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anna Erliyana juga meminta penyelenggara pemilu jangan sampai membuat citra yang baik untuk berbuat buruk. KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah keluarga besar, sehingga Bawaslu atau Panwas jangan sampai merasa sukses, kalau banyak KPU yang dilaporkan ke DKPP. Bawaslu harus cek ricek terlebih dahulu, jangan hanya karena satu temuan, langsung melaporkan. Kekompakan KPU dan Bawaslu disemua tingkatan menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lebih baik.dikutib dari kpu.go.id

PEMBAHASAN ANGGARAN PILKADA MENDAPATKAN TITIK TERANG

suasana rapat anggaran pilkada 2018

suasana rapat anggaran pilkada 2018

Pamekasan.kpud-pamekasankab.go.id(20/07) – Setelah cukup lama vakum tidak membahas anggaran Pilkada Tahun 2018, KPU Pamekasan kembali mengadakan rapat anggaran pada hari Selasa  (19/07) kemarin. Rapat yang dimulai dari pukul 09.30 WIB itu merupakan kelanjutan dari rapat-rapat sebelumnya, dimana rincian Rencana Anggaran Biaya Pilkada Tahun 2018 dibahas satu per satu.

Dihadiri oleh semua komisioner dan Sekretariat KPU Pamekasan, rapat ini diwarnai dengan perdebatan-perdebatan kecil, tetapi hal ini tidak mengurangi eksistensi rapat tersebut. Rapat yang dibuka oleh Moh. Hamzah dan diikuti oleh Khairil Anwar sebagai moderatornya ini berlangsung cukup lama hingga pukul 13.45 WIB.

Rencana Anggaran Biaya Pilkada Tahun 2018 sudah mendekati angka akhir, tetapi ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain, seperti biaya untuk tes kesehatan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati dan Debat Calon yang akan ditayangkan pada publik. Rencananya Rapat pembahasan Anggaran akan kembali dilaksanakan setelah KPU Pamekasan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti rumah sakit dan media-media yang akan digunakan dalam Debat Calon. (Dee)